LSM AUDEC (Aceh Utara Development Committe) | DEC (Development Committe)

 DEC, Antara Harapan, Isu Agama, atau Karena Kehidupan Galau ?

Keberadaan LSM AUDEC (Aceh Utara Development Committe) atau DEC (Development Committe) yang merekrut sejumlah warga dengan persyaratan menyerahkan ijazah dan kartu keluarga baik yang fotocopy maupun scanner telah membuat sepenjuru warga Aceh mumang (bingung).

Pasalnya sejumlah orang yang sudah duluan terlibat dalam LSM tersebut mensosialisasikan bahwa organisasi tersebut adalah pengganti pendamping PNPM yang telah dibubarkan akhir tahun lalu dan Audec atau Dec akan memberikan gaji yang super besar untuk pekerjanya. Baca Juga : Dua Pengurus AUDEC Ditangkap

Keberadaan kantor, website yang tidak jelas layaknya lembaga resmi seperti yang pernah dikenali masyarakat sebelumnya  serta program yang akan dikelola super besar membuat warga merasa curiga dengan keberadaan LSM bernama DEC tersebut.

Bahkan seorang sumber di Aceh Utara menyebutkan saat seorang mengajaknya bergabung, ia disuguhkan angin surga, dimana Audec akan menerima dana dari bank Swiss tanpa dapat diaudit oleh BPK dan KPK.

Sumber tersebut juga menambahkan pola perekrutan dapat dilustrasikan layaknya bahasa penjual obat keliling dan petugas asuransi, dimana orang yang telah duluan bergabung, sebelum menebar harapan, terlebih dahulu menanyakan berapa gaji para calon yang akan diajak. Setelah diberitahukan, mereka menyepelekan dan langsung mengatakan bahwa bekerja di  Audec dengan gaji besar.

“Ini gede gajinya, kerjanya ringan”

“Siapa yang ngak mau gajinya gede dikondisi susah cari kerja sekarang, taunya kemudian membingungkan,” Ujar Juli seorang warga yang mengaku sempat mengirim syarat untuk menjadi anggota AUDEC.

Bukan cuma itu keberadaan DEC atau Audec juga telah meresahkan masyarakat dengan isu bahwa lembaga itu sedang merekrut sejumlah orang untuk kepentingan  Kristenisasi.

Isu ini juga dikoloborasi dengan adanya permintaan KTP serta KK untuk syarat masuk sebagai anggota AUDEC (Aceh Utara Development Committe). Dan disebutkan bahwa foto copy KTP dan KK sebagai syarat untuk pendirian gereja di Aceh.

Keberadaan DEC atau Audec di Aceh Utara dan Bidec di Bireuen serta DEC-DEC yang lain di kabupaten di Aceh begitu membingungkan dan meresahkan masyarakat. Walau sudah begitu meluasnya isu dan tudingan terhadap lemabaga tersebut, namun belum diketahui apa sebenarnya yang akan dikerjakan lembaga itu.

Sebelum jauh melangkah coba kita reviw sedikit kebelakang.

Ingatkah anda dengan apa yang pernah terjadi pada era tahun 2007 dengan gebrakan munculnya kantor Dewan Keamanan PBB di Aceh?

Saat itu lembaga PBB itu mengumpulkan sejumlah permohonan, dan berkas pegawai bakti dan honorer dengan iming-iming diangkat sebagai pegawai negeri. Namun kemudian kantor PBB itu ternyata bodong, dan akhirnya pengurus yang menambalkan dirinya dengan sejumlah title itupun berakhir ke penjara.

Lalu bagaimana dengan DEC, apa gerangan dengan lembaga itu, berjuta pertanyaan muncul?

Apakah menyimpan misi besar, atau untuk kepentingan segelintir orang  untuk misi proposal kepada pemerintah atau untuk menyelamatkan kehidupan sesaat dengan cara memberi sejumlah harapan pekerjaan kepada orang lain, disitulah perputaran uang akan berlangsung, karena diberbagai tempat biaya administrasi tidak luput dikutip saat berlangsung pendaftaran. Kumpulan biaya itu setidaknya telah menjadi sumber pendapatan awal khususnya bagi pengurus disatu kawasan atau distrik.

Ataukah pengumpulan KTP dan KK untuk mendapatkan legalitas atau transaksi politik jelang tahun 2017, atau semuanya sama –sama dalam kepentingan meyakini dan harapan dikala  risau melihat peluang kerja dan  kondisi ekonomi masyarakat  Aceh yang sedang galau? Entah lah, kita tunggu saja episode berikutnya. | IRV|